topmetro.news – Pemprov Sumut optimis pengendalian inflasi bisa tetap terjaga, dengan melakukan berbagai langkah. Di antaranya dengan melaksanakan pasar murah, serta melakukan Gerakan Sumut Menanam, seperti sayur dan cabai.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin menyampaikan hal ini, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Tito Karnavian, secara virtual, dari Ruangan Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubsu, Senin (18/3/2024).
Hassanudin mengatakan, inflasi di Sumut pada Februari 2024 secara ‘year on year’ (y-on-y) sebesar 2,50%. Sumut masuk 10 provinsi dengan inflasi terendah nasional. Sementara itu, inflasi nasional saat ini mencapai 2,75%.
“Jadi kita harus tetap waspada. Ada beberapa komoditas penyumbang inflasi di Sumut, termasuk beras, daging ayam dan cabai merah. Kita harus mengotimalkan kerja sama antardaerah dengan menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit dari daerah surplus, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Selain itu, dalam menekan laju inflasi, Pemprov Sumut juga mendorong program mudik gratis pada Hari Raya Idulfitri 1445 H.
Pj Gubsu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Yakni, dalam upaya menjaga stabilitas pangan serta ikut menekan laju inflasi di Sumut.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut. Terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan,” ucapnya.
Atensi
Mendagri Tito Karnavian mengatakan permasalahan inflasi ini harus menjadi atensi. Karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.
“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ujarnya.
Tito menambahkan, inflasi di Bulan Februari 2,75% (Y-o-Y). Naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y).
Tito mengatakan dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu ada perimbangan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Karenanya salah satu upaya dari pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial prakerja. Sehingga tidak memberatkan masyarakat.
Turut hadir dari kemeterian/lembaga, bubernur se-Indonesia, bupati/walikota se-Indonesia. Juga sejumlah pengusaha dan asosiasi bidang pangan dan pihak terkait lainnya.
penulis | Erris JN
